Prabowo Pilih Dengar Suara Rakyat Ketimbang Tempuh Jalur MK

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak pihaknya tak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2019 karena telah terjadi makar hukum atau pengelabuan aturan.

Makar hukum itu kata dia ditandai dengan banyaknya proses hukum yang dialami pihaknya mulai dari pengadangan saat kampanye hingga kriminalisasi terhadap tokoh BPN.

“Kami melihat ada makar terhadap hukum secara masif. Hukum itu diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Tak hanya makar hukum, distrust atau kehilangan kepercayaan terhadap hukum menjadi alasan mereka tak menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia menganggap hal itu sia-sia.

juga telah mereka rasakan saat ini. Maka mengajukan gugatan ke MK pun kata Dahnil menjadi sesuatu yang sia-sia.

“Kita kehilangan distrust proses hukum. Hukum kita seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menentukan, tafsir siapa yang benar siapa yang salah, termasuk terkait dengan ke MK karena distrust itu kami memutuskan (tidak) melakukan gugatan ke MK dan juga terkait masalah yang lain,” kata dia.

Prabowo Pilih Dengar Suara Rakyat Ketimbang Tempuh Jalur MK

Dahnil Anzar Simanjuntak. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Untuk saat ini, Dahnil menyebut Prabowo akan mengikuti keinginan rakyat jika memang pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang justru dinyatakan sebagai pemenangan oleh KPU.

Kata dia, dengan tidak mengajukan gugatan ke MK itu pun sudah merupakan salah satu upaya hukum yang tengah mereka tempuh.

“Itu upaya hukum. Tidak menggugat itu kan upaya hukum, artinya tidak memilih cara formal hukum. Tapi itu kan upaya hukum,” kata dia.

“Apa yang kita lakukan upaya mencari keadilan secara politik, kita serahkan pada masyarakat, pak Prabowo akan ikuti suara rakyat,” lanjutnya.

Terkait apakah Prabowo akan ikut berdemo jika memang nantinya ada gerakan dari masyarakat dengan cara mengepung KPU, Dahnil tak menjawab secara rinci. Dia hanya menyebut jika memang ada gerakan dari masyarakat, kegiatan itu harus tetap damai tanpa kerusuhan.

“Yang jelas seperti disampaikan pak Prabowo kalau ada gerakan kedaulatan rakyat harus tetap non violence. Anti kekerasan, itu prinsip dasarnya. Gak boleh ada kekerasan, keliru kalau kemudian menyebutkan ini gerakan massa berbahaya,” kata dia.


Artikel Asli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *