Koalisi Gabungan Berbagai Lembaga Desak DPR Sahkan RUU PDP

Wahyudi menuturkan, salah satu penyalahgunaan dilakukan perusahaan swasta khususnya Fintech yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Suara.com – Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan. Koalisi tersebut meminta agar RUU PDP segera diketok palu sebelum masa DPR RI periode 2014-2024 berakhir.

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, data pribadi yang mudah diakses berbagai pihak di Indonesia sekarang ini kerap kali disalahgunakan.

Wahyudi menuturkan, salah satu penyalahgunaannya dilakukan oleh perusahaan swasta khususnya perusahaan Financial Technology (Fintech) yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Perusahaan fintech tersebut awalnya disebut Wahyudi meminta data pelanggannya seperti nama, foto, hingga kontak telepon untuk syarat mendapatkan pinjaman.

Namun data tersebut kerap disalahgunakan oleh pihak ketiga (debt collector yang menerima data dari perusahaan fintech tersebut.

“Debt collector dalam penagihannya, juga kerap melakukan penyebaran data pribadi pengguna, yang berupa transaksi keuangan dan foto dari pengguna kepada kontak-kontak atau kerabat yang ditemukan dari ponsel kreditur tanpa seizin dari pemilik data,” ujar Wahyudi dalam acara Mendorong Percepatan Proses Pembahasan RUU PDP di KeKini Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Selain fintech, penyalahgunaan data pribadi disebut Wahyudi juga rentan terjadi pada perusahaan e-commerce atau transaksi online. Namun para pelanggannha dikatakan Wahyudi tidak menyadari pengumpulan data tersebut karena juga menjadi syarat untuk mengakses e-commerce dengan berbagai penawaran yang menjanjikan.

“Studi ELSAM (2018), terhadap 10 perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi menemukan sejumlah temuan perihal kesenjangan antara kebijakan privasi dan term of services dari tiap-tiap platform,” jelas Wahyudi.

Berdasarkan urgensi tersebut, Wahyu bersama koalisi tersebut meminta agar RUU PDP segera disahkan oleh DPR. Wahyu mendesak karena pembahasan RUU tersebut memerlukan pembahasan berbagai poin yang tidak sedikit.

Antara lain adalah definisi, ruang lingkup, prinsip, hak subjek data, pemrosesan data pribadi, pertukaran data, kewajiban pengontrol dan pemroses, dan aturan terkait pemulihan data.

“Menekankan RUU PDP segera dapat dibahas dan disahkan pada periode DPR 2014-2019 ini,” pungkas Wahyu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *