70 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administrasi

 Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari

SEBANYAK 70 orang calon hakim agung lolos dalam hasil seleksi administrasi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, menyebutkan seleksi administrasi ini dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan calon hakim agung sesuai dengan persyaratan administrasi.

“Dari 80 orang pendaftar, KY meloloskan 70 orang calon hakim agung dalam seleksi administrasi pada tahun ini. Penetapan kelulusan administrasi ini berdasarkan rapat pleno A anggota KY,” ungkapnya dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Aidul mengungkapkan calon hakim agung yang dinyatakan lolos seleksi administrasi terdiri atas 44 orang dari jalur karier dan 26 orang dari jalur nonkarier.

Sejauh ini pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti kelengkapan berkas, syarat usia, pendidikan, dan pengalaman di bidang hukum. Bila dirinci berdasarkan profesi, para calon hakim agung tersebut merupakan 44 orang hakim, 16 orang akademisi, 2 orang advokat, 1 orang notaris, dan 7 orang berprofesi lainnya.

Berdasarkan jenis kamar yang dipilih, sebanyak 26 orang memilih kamar pidana, 21 orang memilih kamar perdata, 11 orang memilih kamar agama, 4 orang memilih kamar TUN (khusus pajak), dan 8 orang memilih kamar militer. Sementara berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 61 orang merupakan laki-laki dan 9 orang merupakan perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 24 orang bergelar master dan 46 orang bergelar doktor.

Calon hakim agung yang dinya­takan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada 15-16 Juli 2019 di kantor KY, Jakarta. Materi yang diujikan pada seleksi kualitas meliputi, menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif.

Sebelumnya, Aidul memaparkan tiga permasalahan yang bakal dihadapi KY dalam seleksi CHA. Kendala pertama yang dihadapi dalam seleksi ini ialah aturan masa pensiun hakim ad hoc Tipikor yang masih belum jelas.

Kendala selanjutnya terkait dengan hakim agung tata usaha negara dengan keahlian khusus pajak, yang pada saat ini hanya berjumlah satu orang sementara jumlah perkara yang ditangani masih terus bertambah.

Sementara itu, kendala ketiga terkait dengan hakim ad hoc hubungan industrial yang berdasarkan undang-undang harus memiliki proporsi yang sama antara usulan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). (Ins/P-4)


Artikel Asli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *